MAKLUMAT IPPMI
No. I Tahun 2015
No. I Tahun 2015
Kepada Segenap Anggota IPPMI, Pengurus DPD/DPC IPPMI di Seluruh Indonesia.
Atas nama segenap warga IPPMI, kami menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap rekomendasi IPPMI yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Sekretariat Kabinet RI, dengan menyelenggarakan Rapat Terbatas Kabinet.
Namun demikian, setelah menyimak dan melakukan evaluasi bersama, DPN IPPMI memandang bahwa respon dan tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 13 Januari 2015, sama sekali belum menjawab kegelisahan dan kepastian yang ditunggu oleh anggota IPPMI, khususnya masyarakat desa pemanfaat program dan 16.000 fasilitator/konsultan PNPM Mandiri Perdesaan.
Namun demikian, setelah menyimak dan melakukan evaluasi bersama, DPN IPPMI memandang bahwa respon dan tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 13 Januari 2015, sama sekali belum menjawab kegelisahan dan kepastian yang ditunggu oleh anggota IPPMI, khususnya masyarakat desa pemanfaat program dan 16.000 fasilitator/konsultan PNPM Mandiri Perdesaan.
Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Rapat Harian IPPMI pada Rabu 14 Januari 2015, memutuskan mengeluarkan Maklumat IPPMI No.1 tahun 2015 yang intinya tetap melanjutkan perjuangan, advokasi dan aksi damai dengan memperkuat TRITURA PEMBERDAYAAN (Tiga Tuntutan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat).
Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Memiliki, bersama ini IPPMI mengajukan Tiga Tuntutan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:
1. Agar Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntaskan Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 dan Regulasi Penataan Aset;
2. Agar Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes) segera Melaksanakan Implementasi UU Desa dengan taat azas;
3. Segera menugaskan kembali 16.000 Fasilitator PNPM MPd untuk memfasilitasi penyelesaian Kegiatan PNPM MPd dan Pendampingan Implementasi UU Desa terhitung Januari 2015 !
2. Agar Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes) segera Melaksanakan Implementasi UU Desa dengan taat azas;
3. Segera menugaskan kembali 16.000 Fasilitator PNPM MPd untuk memfasilitasi penyelesaian Kegiatan PNPM MPd dan Pendampingan Implementasi UU Desa terhitung Januari 2015 !
DPN IPPMI bersama dengan utusan DPD IPPMI, serta menggalang elemen organisasi pelaku pemberdayaan lainnya, akan terus melakukan konsolidasi dan melanjutkan agenda advokasi, konsultasi dan Aksi Damai. DPN IPPMI sedang melakukan konsolidasi dengan utusan DPD IPPMI untuk menggelar Aksi Damai serentak di Jakarta dan 30 Provinsi lainnya.
Semoga perjuangan IPPMI diridhai Allah SWT ..
Jakarta, 15 Januari 2015
DPN Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
Ibnu Taufan
Ketua Umum
Salam Mulia.Jabat Erat !
Salam Mulia.Jabat Erat !
