Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 91.592,43 Km2, dengan jumlah penduduk 8.321.592Jiwa
Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sunga Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.
Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 (Dua belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan palembang sebagai ibukota Provinsi. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 11 Kabupaten, 4 Kotamadya, 223 Kecamatan, 371 Kelurahan, 2.775 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477Ha.
Pada tahun 2013, terdapat sebanyak 117 Kecamatan di 11 Kabupaten yang mengikuti Program PNPM Mandiri Perderdaan di Provinsi Sumatera selatan Program ini merupakan kelanjutan dari dan mengadopsi sepenuhnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dilaksanakan sejak 1999. Provinsi Sumatera Selatan sendiri baru mengikuti Program pengembangan kecamatan (PPK) sejak tahun 1999. Berikut ini disajikan jumlah lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan ini.
Tabel 1. Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan
Provinsi Sumatera Selatan (Sejak tahun 1999-2013)
I
|
PARTISIPASI MASYARAKAT
|
Setiap lokasi Program difasilitasi untuk mengikuti sejumlah tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian, sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program yang telah ditetapkan. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program di Provinsi ini dapat dikatakan Aktif. Secara rata-rata, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada tahap Pengalian gagasan atau Musyawarah Dusun .
Di tahun 2013 Tingkat keterlibatan kaum perempuan juga cenderung Aktif, yakni rata-rata 45%. Selain Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), partisipasi kaum perempuan tertinggi terjadi pada tahap pengalian gagasan/Musyawarah dusun mencapai 38% Keterlibatan kaum miskin juga cenderung aktif yakni rata-rata 58%. Tingkat partisipasi kaum miskin tertinggi terjadi pada tahap pengalian gagasan/Musyawarah dusun mencapai 56.71%.
Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan 2007-2013
II
|
HASIL-HASIL KEGIATAN
|
Secara akumulatif, PNPM Mandiri Perdesaan, telah mendanai sebanyak 11.148 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang. Sejak pelaksanaan PNPM-PPK 2007 hingga PNPM Mandiri Perdesaan 2012, sebanyak Rp. 719.172.417.562.00,- atau (81.74%) dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana/sarana umum Perdesaan, sedangkan untuk kegiatan ekonomi (SPP) jumlahnya sebesar Rp. 113.525.056.900.00,- atau 11.43% Prasarana pendidikan Rp. 82.811.193.693.00,- atau 8,34% dan Pelatihan Masyarakat bidang UEP sebesar 0 atau 0%.
Tabel 2. Dana BLM berdasarkan kelompok kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan Provinsi Sumatera selatan ( 2007-2012)
*) Kegiatan tahun 2013 sedang dalam tahapan pelaksanaan.
Sejak pelaksanaan PNPM-PPK 2007 hingga PNPM Mandiri Perdesaan 2012, kegiatan di bidang prasarana/ sarana sendiri menghasilkan 6715 unit prasarana/ sarana umum, 82 unit prasarana/sarana bidang pendidikan, 15 unit prasarana/sarana bidang kesehatan, yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti Jalan, Jembatan, Irigasi, MCK, Drainase, serta Bangunan sekolah dan sarana kesehatan seperti Posyandu dan Polindes.
Di Provinsi Sumatera Selatan, usulan masyarakat di bidang sarana dan prasarana (infrastruktur) mendominasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat Program ini berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, Irigasi, dan pembangunan gedung sekolah di wilayahnya.
Gambar 2. Persentase Hasil kegiatan berdasarkan jenis kegiatan
(2007-2012)
Khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang dimulai pada TA. 2007 sampai dengan TA 2013, sebagian besar dana BLM PNPM-PPK digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan di bidang sarana dan prasarana umum yaitu 72.40 % dari total alokasi dana.
Berikut adalah risalah kegiatan hasil kegiatan PNPM PPK-Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 s.d 2013 di Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 3. Hasil Kegiatan PNPM PPK-Mandiri Perdesaan Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007-2012
*) Kegiatan 2013 dalam tahapan pelaksanaan.
III
|
HARI ORANG KERJA (HOK) DAN TENAGA KERJA
|
Khusus kegiatan pembangunan prasarana/sarana, secara akumulatif, sejak awal pelaksanaan PNPM PPK TA.2007 hingga TA. 2012 saat ini, orang bekerja didasarkan pada HOK (Hari Orang Kerja) sebanyak 3.348.892 sedangkan anggota RTM yang terlibat sebanyak 2.494.599 ( 74%).
Dampak yang diperoleh bagi anggota anggota Rumah tangga Miskin (A-RTM) adalah adanya tenaga kerja yang bekerja untuk PNPM PPK TA. 2007 s.d PNPM mandiri perdesaan TA. 2012 sebesar 396.407 orang. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat, Berikut disajikan tabel penyerapan HOK dan tenaga kerja.
Tabel 3. Penyerapan HOK dan Tenaga Kerja PNPM Mandiri
Perdesaan Provinsi Sumatera Selatan TA.2007-2012
PENYERAPAN
|
JUMLAH
|
A-RTM (Anggota Rumah Tangga Miskin)
|
%
|
HOK
|
3.348.892
|
2.494.599
|
74.49
|
TENAGA KERJA
|
514.541
|
396.407
|
77.04
|
IV
|
KEGIATAN EKONOMI/PINJAMAN BERGULIR
|
Sejak pelaksanaan PNPM PPK hingga PNPM Mandiri Perdesaan, berupaya memberikan peningkatan kapasitas dalam pelembagaan Program dan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat. Di setiap Kecamatan lokasi Program terdapat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dikelola oleh anggota masyarakat yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Saat ini terdapat sebanyak 122 UPK di Provinsi Sumatera Selatan . Sebanyak 92 UPK atau 74.41 % memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah mengelola kegiatan ekonomi/ pinjaman tanpa agunan yang bergulir di masyarakat.
Hingga saat ini, sebanyak 93.705 warga Desa yang tergabung dalam 15.056 kelompok dari kelompok awal yang terdanai berdasarkan SPC sebanyak 9.978 kelompok, telah memanfaatkan pinjaman bergulir tanpa agunan yang tergabung kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Pada akhir Bulan Agustus 2013, tingkat pengembalian SPP rata-rata provinsi mencapai 92.17. %. Alokasi Pinjaman SPP (Awal) TA.2007 s.d 2012 sebesar Rp101.775.307.671,- dan telah berkembang sampai saat ini sebesar Rp. 201.544.711.160,- atau kapitalisasi dana bergulir sebesar 50.50% Dana pinjaman bergulir tersebut umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, warung kelontong, Pertanian dan peternakan serta kegiatan perempuan produktif lainnya.
V
|
KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN
|
Sejak awal pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) PPK hingga saat ini, kelembagaan yang dibentuk semakin menunjukan perannya dalam pengelolaan kegiatan, serta pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Beberapa kelembagaan yang telah terbentuk sejak TA. 1999 hingga TA. 2013 yaitu Unit pengelola kegiatan (UPK) sebanyak 117 kecamatan, Badan Kerjasama antar desa (BKAD) 117 kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK) 117 kecamatan, dan Tim pemeliharan dan pengelola Prasarana (TP3) TA.2007 sd 2013 sebanyak 2000 desa.
Untuk pelatihan-pelatihan masyarakat TA.2007 s.d 2013 telah dilakukan ditingkat desa maupun kecamatan dengan memberikan penguatan manajerial, ketrampilan dan pengetahuan keprograman, beberapa pelatihan masyarakat yang telah dilakukan yaitu pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pelatihan Tim pengelola kegiatan desa (TPKD), Pelatihan Unit pengelola kegiatan kecamatan (UPK), Badan pengawas UPK (BP-UPK), pelatihan Tim verifikasi usulan (TV), pelatihan Tim penulisan usulan (TPU), pelatihan Tim Pengawas desa (tim 18), dan pelatihan Tim pemelihara dan pengelola prasarana (TP3), pelatihan Kades dan BPD, Pelatihan kelompok SPP, Pelatihan setrawan, Semiloka DPRD, dan Semiloka SKPD.
VI
|
PEMBELAJARAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
|
Selain peningkatan kapasitas, pengelolaan kegiatan pembangunan oleh masyarakat, Program juga memberikan pembelajaran transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan kelembagaan lokal. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penggalian gagasan, penentuan usulan/ kegiatan prioritas, pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi.
Di Provinsi Sumatera Selatan Sejak PNPM Mandiri Perdesaan TA. 1999 s.d Agutus 2013, tercatat masalah implementasi sebanyak 330 kasus yang ditangani, dimana sebanyak 175 kasus selesai diantaranya terkait penyalahgunaan dana sebesar Rp Rp 3.869.861.000,- dan 155 dalam proses, Bila dibanding dengan jumlah BLM yang telah diterima sejak pertama kali mengikuti PNPM-PPK, yakni sebesar Rp. 1,309,680,000,000 maka presentase penyalahgunaan dana tersebut adalah sebesar 0,3% persen dan sudah kembali sebesar Rp 2.412.989.221,-
VII
|
PROGRAM-PROGRAM LAIN
|
Selain PNPM Mandiri Perdesaan, di Provinsi Sumatera Selatan T.A. 2013 ini juga diselenggarakan Program pemberdayaan masyarakat lain, yakni:
1. Pilot PNPM Mandiri perdesaan Integrasi SPP SPPN
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat P2KP/Perkotaan
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat IPP/PPIP
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat KP
5. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat melalui dana alokasi Desa (ADD).
6. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)
7. Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM).
